Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 22 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Detail
Peraturan Pemerintah 24 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian Detail
Peraturan Pemerintah 25 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Detail
Peraturan Pemerintah 26 2011 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Detail
Peraturan Pemerintah 23 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTAKEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNURSEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Detail
Peraturan Pemerintah 27 2011 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Detail
Peraturan Pemerintah 28 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Detail
Peraturan Pemerintah 29 2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Detail
Peraturan Pemerintah 30 2011 Pinjaman Daerah Detail
Peraturan Pemerintah 31 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa Detail
Peraturan Pemerintah 32 2011 MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS Detail
Peraturan Pemerintah 33 2011 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELASDALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI,PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN Detail
Peraturan Pemerintah 37 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Detail
Peraturan Pemerintah 34 2011 TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Detail
Peraturan Pemerintah 36 2011 JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEHHAKIM AGUNG DAN HAKIM Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum