Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 130 2000 Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil Detail
Peraturan Pemerintah 131 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito & Tabungan Serta Diskonto Serikat Bank Indonesia Detail
Peraturan Pemerintah 132 2000 Pajak Penghasilan Atas Hadiah undian Detail
Peraturan Pemerintah 133 2000 Perusahaan Umum (Perum) percetakan Negara Detail
Peraturan Pemerintah 134 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Detail
Peraturan Pemerintah 135 2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Detail
Peraturan Pemerintah 136 2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat paksa Detail
Peraturan Pemerintah 137 2000 Tempat dan Tata Cara Penyanderaan Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dn Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Detail
Peraturan Pemerintah 138 2000 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Detail
Peraturan Pemerintah 139 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Detail
Peraturan Pemerintah 140 2000 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Detail
Peraturan Pemerintah 141 2000 Perubahan Kedua Atas PP No.15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan Detail
Peraturan Pemerintah 142 2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan Detail
Peraturan Pemerintah 143 2000 Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 18 Tahun 2000 Detail
Peraturan Pemerintah 144 2000 Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum