Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 8 2007 INVESTASI PEMERINTAH Detail
Peraturan Pemerintah 35 2006 Pemindahan Ibukota Kabupaten Ngada dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa Detail
Peraturan Pemerintah 36 2006 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Detail
Peraturan Pemerintah 38 2006 Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya Detail
Peraturan Pemerintah 54 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT. Semen Kupang Detail
Peraturan Pemerintah 55 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Petani Detail
Peraturan Pemerintah 34 2006 Jalan Detail
Peraturan Pemerintah 25 2007 PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Detail
Peraturan Pemerintah 27 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOKPURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIMDAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Pemerintah 26 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOKPURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIMDAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Detail
Peraturan Pemerintah 28 2007 PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Pemerintah 29 2007 PERUBAHAN KEENAM ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTAKOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA Detail
Peraturan Pemerintah 30 2007 PERUBAHAN KELIMA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANGPEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN Detail
Peraturan Pemerintah 32 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTUYANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKANDARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Detail
Peraturan Pemerintah 41 2006 PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGIPERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGANASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum