Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 56 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Detail
Peraturan Presiden 57 2008 PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN) Detail
Peraturan Presiden 58 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTANTENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP) Detail
Peraturan Presiden 59 2008 PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA) Detail
Peraturan Presiden 60 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS) Detail
Peraturan Presiden 61 2008 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Detail
Peraturan Presiden 62 2008 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PENSIUN, DAN DANA ALOKASI UMUM BULAN OKTOBER 2008 Detail
Peraturan Presiden 1 2009 PNGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Detail
Peraturan Presiden 5 2009 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 Detail
Peraturan Presiden 9 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN Detail
Peraturan Presiden 10 2009 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU Detail
Peraturan Presiden 11 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL Detail
Peraturan Presiden 12 2009 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET Detail
Peraturan Presiden 13 2009 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Detail
Peraturan Presiden 2 2009 BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum