Peraturan Presiden |
56 |
2008 |
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN |
Detail |
Peraturan Presiden |
57 |
2008 |
PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN) |
Detail |
Peraturan Presiden |
58 |
2008 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTANTENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP) |
Detail |
Peraturan Presiden |
59 |
2008 |
PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA) |
Detail |
Peraturan Presiden |
60 |
2008 |
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS) |
Detail |
Peraturan Presiden |
61 |
2008 |
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA |
Detail |
Peraturan Presiden |
62 |
2008 |
PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PENSIUN, DAN DANA ALOKASI UMUM BULAN OKTOBER 2008 |
Detail |
Peraturan Presiden |
1 |
2009 |
PNGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN |
Detail |
Peraturan Presiden |
5 |
2009 |
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 |
Detail |
Peraturan Presiden |
9 |
2009 |
LEMBAGA PEMBIAYAAN |
Detail |
Peraturan Presiden |
10 |
2009 |
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU |
Detail |
Peraturan Presiden |
11 |
2009 |
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL |
Detail |
Peraturan Presiden |
12 |
2009 |
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET |
Detail |
Peraturan Presiden |
13 |
2009 |
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN |
Detail |
Peraturan Presiden |
2 |
2009 |
BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 |
Detail |