Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 28 2010 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 29 2010 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Detail
Peraturan Presiden 31 2010 KOMITE EKONOMI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 32 2010 KOMITE INOVASI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 30 2010 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHMALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALALUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THEAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCEOF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASIONWITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNEDAT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991) Detail
Peraturan Presiden 37 2010 SYARAT DAN TATA CARAPENCATATAN PENGALIHAN PATEN Detail
Peraturan Presiden 38 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 39 2010 KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK Detail
Peraturan Presiden 40 2010 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEENTHE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLICOF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANGDALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Detail
Peraturan Presiden 41 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 Detail
Peraturan Presiden 42 2010 KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN Detail
Peraturan Presiden 43 2010 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAKREPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OFDIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 44 2010 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 45 2010 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMAEKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION) Detail
Peraturan Presiden 46 2010 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum