Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 50 2008 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 51 2008 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEANFRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETIGA JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKAKERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Detail
Peraturan Presiden 52 2008 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEEMPAT DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Detail
Peraturan Presiden 53 2008 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Detail
Peraturan Presiden 54 2008 PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR Detail
Peraturan Presiden 55 2008 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWABDEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Detail
Peraturan Presiden 56 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN Detail
Peraturan Presiden 57 2008 PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN) Detail
Peraturan Presiden 58 2008 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTANTENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP) Detail
Peraturan Presiden 59 2008 PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA) Detail
Peraturan Presiden 60 2008 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS) Detail
Peraturan Presiden 61 2008 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Detail
Peraturan Presiden 62 2008 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PENSIUN, DAN DANA ALOKASI UMUM BULAN OKTOBER 2008 Detail
Peraturan Presiden 1 2009 PNGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN Detail
Peraturan Presiden 5 2009 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum