Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 36 2010 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANGTERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL Detail
Peraturan Presiden 27 2010 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTADEWAN ENERGI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 34 2010 BADAN INTELIJEN NEGARA Detail
Peraturan Presiden 35 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMORINDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 28 2010 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 29 2010 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Detail
Peraturan Presiden 31 2010 KOMITE EKONOMI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 32 2010 KOMITE INOVASI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 30 2010 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHMALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALALUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THEAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCEOF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASIONWITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNEDAT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991) Detail
Peraturan Presiden 37 2010 SYARAT DAN TATA CARAPENCATATAN PENGALIHAN PATEN Detail
Peraturan Presiden 38 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJAKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 39 2010 KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK Detail
Peraturan Presiden 40 2010 PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORKAGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEENTHE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLICOF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANGDALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Detail
Peraturan Presiden 41 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 Detail
Peraturan Presiden 42 2010 KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum