Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 125 2014 Pendirian Institut Teknologi Kalimantan Detail
Peraturan Presiden 124 2014 Pendirian Isntitut Teknologi Sumatera Detail
Peraturan Presiden 123 2014 Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang Detail
Peraturan Presiden 68 2014 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU Detail
Peraturan Presiden 172 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Detail
Peraturan Presiden 168 2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Detail
Peraturan Presiden 169 2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Detail
Peraturan Presiden 170 2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Detail
Peraturan Presiden 171 2014 Penyuluh Kehutanan Detail
Peraturan Presiden 119 2014 Pendirian Universitas Timor Detail
Peraturan Presiden 86 2014 Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Detail
Peraturan Presiden 84 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Detail
Peraturan Presiden 64 2014 Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Detail
Peraturan Presiden 54 2014 Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of Southeast Asian Nations And The People`S Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) Detail
Peraturan Presiden 122 2014 PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERANJAWA TIMUR Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum