Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 27 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFSURINAME FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME) Detail
Peraturan Presiden 29 2012 PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THEINTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTIONFROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATINGTHERETO (LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V, DAN LAMPIRAN VIDARI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1973 TENTANG PENCEGAHANPENCEMARAN DARI KAPAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGANPROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DARIPADANYA) Detail
Peraturan Presiden 30 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE,1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONALCONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTIONMARITIME SAFETY COMMITTEE 70 (69)) (KONVENSI INTERNATIONALTENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979 BESERTALAMPIRAN DAN PERUBAHAN TAHUN 1998 TERHADAP KONVENSIINTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM,1979) (RESOLUSI KOMITE KESELAMATAN MARITIM 70 (69)) Detail
Peraturan Presiden 31 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAANDENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THEPREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME) Detail
Peraturan Presiden 32 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passport0 Detail
Peraturan Presiden 33 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 34 2012 TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAUWILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAHPULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN Detail
Peraturan Presiden 28 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali Detail
Peraturan Presiden 35 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW Detail
Peraturan Presiden 36 2012 PENUGASAN KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) UNTUKMEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN TERMINAL KALIBARUPELABUHAN TANJUNG PRIOK Detail
Peraturan Presiden 37 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATASPERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Detail
Peraturan Presiden 38 2012 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Detail
Peraturan Presiden 39 2012 Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/lembaga Detail
Peraturan Presiden 40 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports) Detail
Peraturan Presiden 41 2012 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum