Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 77 2017 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006) Detail
Peraturan Presiden 83 2017 KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI Detail
Peraturan Presiden 82 2017 TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Detail
Peraturan Presiden 87 2017 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Detail
Peraturan Presiden 76 2017 FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI Detail
Peraturan Presiden 79 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 Detail
Peraturan Presiden 81 2017 PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUKMENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK Detail
Peraturan Presiden 84 2017 PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONALCONVENTION ON LOAD LINES,1966(PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSIINTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966) Detail
Peraturan Presiden 88 2017 PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN Detail
Peraturan Presiden 90 2017 KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 93 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA Detail
Peraturan Presiden 94 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Detail
Peraturan Presiden 95 2017 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 97 2017 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAHRUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Detail
Peraturan Presiden 96 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum