| Peraturan Presiden |
18 |
2016 |
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar |
Detail |
| Peraturan Presiden |
21 |
2016 |
Bebas Visa Kunjungan |
Detail |
| Peraturan Presiden |
19 |
2016 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDENNOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN |
Detail |
| Peraturan Presiden |
24 |
2016 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNANKELAPA SAWIT |
Detail |
| Peraturan Presiden |
22 |
2016 |
Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindari Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (argreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance If Double Taxation And The Prevation Of Fiscal Evasion With Repect To Taxes On Income And On Capital |
Detail |
| Peraturan Presiden |
25 |
2016 |
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
Detail |
| Peraturan Presiden |
30 |
2016 |
PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) |
Detail |
| Peraturan Presiden |
29 |
2016 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
| Peraturan Presiden |
20 |
2016 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
Detail |
| Peraturan Presiden |
40 |
2016 |
Penetapan Harga Gas Bumi |
Detail |
| Peraturan Presiden |
42 |
2016 |
Pengesahaan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / Cpopc (piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit) |
Detail |
| Peraturan Presiden |
43 |
2016 |
Pengesahaan Agreement On Porrt State Measures To Prevent,deter, And Elimanate Illegal Unreported, And Unregulated Fishing ( Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur |
Detail |
| Peraturan Presiden |
26 |
2016 |
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTADEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL |
Detail |
| Peraturan Presiden |
12 |
2016 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengesahaan Aseana Multilaterial Agreement Of The Liberalisation Of Passenger Air Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocal 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Any Asean Cities (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketinga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota - Kota Asean) Dan Protokol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota Kota Di Asean) |
Detail |
| Peraturan Presiden |
13 |
2016 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Goverments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nation And The Government Of The Peoples Republic Of China (persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara - Negara Anggota Asosiasi Bangsa - Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Parties (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak) |
Detail |