Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Surat Edaran Menteri 131/2785/SJ/1999 1999 Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Detail
Surat Edaran Menteri 061/2743/99/1999 1999 Sebutan-sebutan UU no. 22 thn 1999 ttg Pemerintahan Daerah Detail
Surat Edaran Menteri 120/3052/SJ/2004 2004 Perihal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Detail
Surat Edaran Menteri SE-08/M.PAN/3/2005 2005 Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Detail
Surat Edaran Menteri 561/Menhutbun-II/2000 2000 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 25 thn 2000 Detail
Surat Edaran Menteri 03/SE/MENKLH/6/1987 1987 Prosedur Penanggulangan kasus Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup Detail
Surat Edaran Menteri 1234/MENLH/08/1999 1999 Kegiatan Wajib UKL dan UPL Detail
Surat Edaran Menteri 02/SE/MENKLH/6/1987 1987 Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Detail
Surat Edaran Menteri 03/SE/MENKLH/1988 1988 Perusakan Lingkungan Hidup Detail
Surat Edaran Menteri 561/Menhutbun-II/1999 1999 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 25 thn 2000 Detail
Surat Edaran Menteri 110-424 1999 Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Detail
Surat Edaran Menteri 110-591 1999 Penyampaian Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Detail
Surat Edaran Menteri 640-1198 1999 Penyampaian Peraturan Menteri/Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Detail
Surat Edaran Menteri 893-D.IV 1999 Pengiriman SK.Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1999 Tentang Formasi PPAT Di Kabupaten/Kotamadya Detail
Surat Edaran Menteri 500-319 1999 Penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Dan Pengenaan Biaya Administrasi Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum