Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Surat Edaran Menteri 500-613 2001 Pelaksanaan UU No.20 Th.2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Th.1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Surat Edaran Menteri 060-62 2001 Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 640-831 2001 Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 400-35 1996 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Sukabumi Berdasarkan PP No.2 Dan No.3 Th.1995 Detail
Surat Edaran Menteri 462-98 1996 Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi Detail
Surat Edaran Menteri 461-287 1996 Pengembangan Tanah Rawa Satu Juta Hektar Di Kalimantan Tengah Detail
Surat Edaran Menteri 500-468 1996 Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah Detail
Surat Edaran Menteri 028-677-DIII 1996 Penyerahan Kembali Tanah Dan Bangunan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama BPN Di Jalan Proklamasi No.57 Jakarta Detail
Surat Edaran Menteri 470-886 1996 Usulan Blue Book Tahun 1996/1997 Untuk Land Data Inventory And Mapping Project (LDIM) Detail
Surat Edaran Menteri 640-679 1996 Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.1 Tanggal 11 Maret 1996 Tentang PPAT Detail
Surat Edaran Menteri 110-1039 1996 Penyampaian UU No.4 Tahun 1996 Dan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Th.1996 Detail
Surat Edaran Menteri 410-1978 1996 Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah Detail
Surat Edaran Menteri 600-1035A 1996 Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan Detail
Surat Edaran Menteri 460-1275 1996 Pencegahan Penggunaan Areal Di Luar Kawasan Hutan Tetap Untuk Pembangunan HTI Detail
Surat Edaran Menteri 460-1278 1996 Penegasan Pengelolaan Atas Areal Kawasan Hutan Menurut TGHK Yang Peruntukannya Menjadi Non Kehutanan Menurut RT/RW Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum