Undang Undang |
26 |
2008 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARADI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
Detail |
Undang Undang |
27 |
2008 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGIDI PROVINSI SULAWESI TENGAH |
Detail |
Undang Undang |
25 |
2008 |
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUHDI PROVINSI JAMBI |
Detail |
Undang Undang |
23 |
2007 |
PERKERETAAPIAN |
Detail |
Undang Undang |
36 |
2008 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN |
Detail |
Undang Undang |
37 |
2008 |
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Undang Undang |
9 |
2009 |
BADAN HUKUM PENDIDIKAN |
Detail |
Undang Undang |
10 |
2009 |
KEPARIWISATAAN |
Detail |
Undang Undang |
11 |
2009 |
KESEJAHTERAAN SOSIAL |
Detail |
Undang Undang |
12 |
2009 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTIDI PROVINSI RIAU |
Detail |
Undang Undang |
13 |
2009 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRATDI PROVINSI PAPUA BARAT |
Detail |
Undang Undang |
14 |
2009 |
PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUMPERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DANANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATANBANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANATRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI |
Detail |
Undang Undang |
15 |
2009 |
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTSBY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONSCONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATANBANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANATRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) |
Detail |
Undang Undang |
16 |
2009 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG |
Detail |
Undang Undang |
17 |
2009 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG |
Detail |