Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Undang Undang 25 1956 Pembentukan Daerah Otonom Prop Kalimantan Barat, Selatan, Timur Detail
Undang Undang 26 1956 Keanggotaan RI pada Badan Keuangan International (International Finance Corporation) Detail
Undang Undang 27 1956 Mengadakan Suatu Tarif Minimum dan Maksimum dalam tarif bea masuk Detail
Undang Undang 28 1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan Detail
Undang Undang 29 1956 Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan Detail
Undang Undang 31 1956 Penetapan UU Darurat No 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin Detail
Undang Undang 32 1956 Perimbangan Keuangan Antara Negara dgn Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri Detail
Undang Undang 33 1956 Penghapusan Ordonansi thn 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea materai Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan utk hal-hal tertentu ttg Pembebasan Modal dari Perseroan dan persekutuan Detail
Undang Undang 34 1956 Penetapan UU Darurat No. 15 thn 1955 ttg memberhentikan berlakunya UU Darurat No. 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin sbg UU Detail
Undang Undang 1 1955 Penetapan UU Darurat No. 2 thn 1954 ttg mencabut sifat sebagai alat pembayar yang sah dan uang kertas pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan Detail
Undang Undang 2 1955 Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik Detail
Undang Undang 3 1955 Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea keluar Umum Detail
Undang Undang 4 1955 Penetapan UU Darurat No. 9 thn 1952 ttg Penyelesaian hutang Negara di zaman Revolusi sebagai UU Detail
Undang Undang 6 1955 Biaya Surat kenal Lahir dan Kenal Mati Detail
Undang Undang 7 1955 {enetapan UU Darurat No. 33 thn 1950 utk mencabut kembali UU Darurat RIS No. 6 thn 1950 ttg Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota sebagai UU Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum