Undang Undang |
10 |
2013 |
PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) |
Detail |
Undang Undang |
16 |
2013 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN |
Detail |
Undang Undang |
17 |
2013 |
ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
Detail |
Undang Undang |
18 |
2013 |
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan |
Detail |
Undang Undang |
19 |
2013 |
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI |
Detail |
Undang Undang |
20 |
2013 |
PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
Detail |
Undang Undang |
21 |
2013 |
KEANTARIKSAAN |
Detail |
Undang Undang |
22 |
2013 |
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 |
Detail |
Undang Undang |
23 |
2013 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 |
Detail |
Undang Undang |
24 |
2013 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
Detail |
Undang Undang |
5 |
2014 |
APARATUR SIPIL NEGARA |
Detail |
Undang Undang |
1 |
2014 |
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil |
Detail |
Undang Undang |
2 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS |
Detail |
Undang Undang |
3 |
2014 |
PERINDUSTRIAN |
Detail |
Undang Undang |
4 |
2014 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang |
Detail |