Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Undang Undang 11 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Detail
Undang Undang 12 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2016 Detail
Undang Undang 13 2016 PATEN Detail
Undang Undang 15 2016 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONWNTION, 2006(KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Detail
Undang Undang 16 2016 PENGESAHAN PARISAGREEMEJVT TO THE UNITED lVATlOlVSFRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJAPERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) Detail
Undang Undang 17 2016 PEN ETAPAN PERATURAN PEM ERI NTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKMENJADI UNDANG-UNDANG Detail
Undang Undang 18 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2017 Detail
Undang Undang 19 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR I1 TAHUN 2OO8TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Detail
Undang Undang 20 2016 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Detail
Undang Undang 1 2017 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIKSINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAHKEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014(TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OFS//VGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAT SEAS OFTHE TWO COUNTRIES IN THE EASTER/V PART OFTHE STRAIT OF S/]VGAPORE, 20141 Detail
Undang Undang 2 2017 JASA KONSTRUKSI Detail
Undang Undang 14 2016 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 Detail
Undang Undang 3 2017 SISTEM PERBUKUAN Detail
Undang Undang 4 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014) Detail
Undang Undang 5 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum