Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 259 2004 Pembatalan Perda Kabupaten Nunukan No.43 Tahun 2003 Detail
Keputusan Menteri 260 2004 Pembatalan Perda Kabupaten Cilacap No.56 Tahun 2003 Detail
Keputusan Menteri 261 2004 Batas Wilayah Kota Samarinda No.22 Tahun 2000 Detail
Keputusan Menteri 262 2004 Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Tahun 2001 Detail
Keputusan Menteri 263 2004 Pembatalan Perda Kabupaten Murung Raya No.21 Tahun 2003 Detail
Keputusan Menteri 264 2004 Pembatalan Perda Kota Bontang No.9 Tahun 2002 Detail
Keputusan Menteri 265 2004 Pembatalan Perda Kota Bontang No.7 Tahun 2004 Detail
Keputusan Menteri 2 2003 Batal/Kosong Detail
Keputusan Menteri 46 2003 Pembatalan Perda Propinsi Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Berakohol Detail
Keputusan Menteri 28 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.26 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Lokal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Pemasaran Bahan Bakar Khusus Serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas Detail
Keputusan Menteri 27 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No. 16 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik Perkebunan Swasta dan Perkebunan Milik Detail
Keputusan Menteri 29 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Lalu Lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun Detail
Keputusan Menteri 30 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.39 Tahun 2001 Tentang Kontribusi Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Perkebunan Swasta kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun Detail
Keputusan Menteri 31 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.33 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Media, Film, Video dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru Detail
Keputusan Menteri 32 2003 Pembatalan Perda Kabupaten Sanggau No.15 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemungutan hasil Hutan Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum