Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Instruksi Menteri 3 1998 Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Detail
Instruksi Menteri 1 2000 Penyelenggaraan Manajemen Mutu Pada Pelaksanaan Pendaftaran Secara Sistematik Detail
Instruksi Menteri 2 2000 Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.5 Th.1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Detail
Instruksi Menteri 1 1996 Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari Detail
Instruksi Menteri 3 1996 Pelaksanaan Bulan Agraria Tahun 1996 Detail
Instruksi Menteri 4 1996 Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (MREP) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1996-1997 Detail
Instruksi Menteri 1 1997 Pelaksanaan Tugas Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Analisis Sistem (Asmen IV) Detail
Instruksi Menteri 8 1994 Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR Detail
Instruksi Menteri 5 1994 Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan Detail
Instruksi Menteri 34 2003 Kebijakan Nasional Di Bidang Pajak Detail
Instruksi Menteri 51 2003 Jangka Waktu Proses Permhonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian Dan Hukum Pertanahan BPN Detail
Instruksi Menteri 7 2004 Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 Detail
Instruksi Menteri 4 2005 Kelembagaan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Dan Kabupaten/Kota Detail
Instruksi Menteri 6 2005 Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dan Pemberdayaannya Ke Dalam Masyarakat Di Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Detail
Instruksi Menteri 7 2005 Pecepatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum