Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Instruksi Menteri 2 2005 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Detail
Instruksi Menteri 3 2005 Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia Detail
Instruksi Menteri 8 2005 Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Pondok Pesantren Detail
Instruksi Menteri 1 2006 Pemberlakuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akata dan Kutipan Akta Catatan Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Detail
Instruksi Menteri 2 2006 Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Detail
Instruksi Menteri 01 2004 KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2004OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Instruksi Menteri 02 2004 PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN DARURAT PEMERINTAH DAERAHUNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Detail
Instruksi Menteri 07 2004 PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERISEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU Detail
Instruksi Menteri 01 2007 KONSOLIDASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2004OLEH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Instruksi Menteri 02 2007 PETUNJUK TEKNIS DUKUNGAN DARURAT PEMERINTAH DAERAHUNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 Detail
Instruksi Menteri 07 2007 PENEGAKAN TERTIB KERJA APARATUR DEPARTEMEN DALAM NEGERISEBAGAI PENJABARAN KONTRAK POLITIK KABINET INDONESIA BERSATU Detail
Instruksi Menteri 59/IMK.05/2007/2007 2007 Tentang Penertiban Rekening Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan Detail
Instruksi Menteri 061/2911/SJ 2016 Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Detail
Instruksi Menteri 180/3935/SJ 2016 Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Detail
Instruksi Menteri IM 1 2019 SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum