Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 231/KMK.06/2004 2004 Persetujuan Penggunaan Dana Sebagian Dana Penerimaan Negara Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Departemen Sosial Detail
Keputusan Menteri 226/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Pajak Semarang Detail
Keputusan Menteri 227/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus Detail
Keputusan Menteri 228/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III Detail
Keputusan Menteri 301/KMK.06/2004 2004 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran SUBSIDI Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2004 Detail
Keputusan Menteri 344/KMK.02/2004 2004 Penetapan Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pada Saat Pendiriannya Detail
Keputusan Menteri 337/KMK.012/2003 2003 Sistem Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Detail
Keputusan Menteri 236/KMK.03/2003 2003 Perubahan Kedua Keputusan Menteri keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya Detail
Keputusan Menteri 382/KMK.03/2004 2004 Perubahan Kedua Keputusan Menteri keuangan Nomor 58/KMK.03/2001 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak Detail
Keputusan Menteri 386/KMK.04/2004 2004 Pekerjaan sub Kontrak Dari daerah Pabean Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat Detail
Keputusan Menteri 451/KMK.04/2004 2004 Perubahan Atas Kepmen No. 28/KM.1/2004 tentang Pengaturan Kembali Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak Detail
Keputusan Menteri 533/KMK.04/2000 2000 Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyapaian Surat Pemberitahuan Tahunan Detail
Keputusan Menteri 534/KMK.04/2000 2000 Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atas dokumen yang harus dilampirkan Detail
Keputusan Menteri 535/KMK.04/2000 2000 Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan Detail
Keputusan Menteri 536/KMK.04/2000 2000 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum