Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 133 1996 perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 61 thn 1992 ttg pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Detail
Keputusan Menteri 134 1996 pedoman pemberian keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah Detail
Keputusan Menteri 172 1996 pencabutan keputusan mendagri no 821.26-769 thn 1984 ttg pembentukan wilayah kerja pembantu bupati kabupaten daerah tingkat II Peniai Detail
Keputusan Menteri 178 1996 percontohan otonomi daerah pada kab/kota TK II Detail
Keputusan Menteri 189 1996 penghapusan kantor catatan sipil dan kantor pembangunan masyarakat desa pada daerah tk II percontohan Detail
Keputusan Menteri 194 1996 perubahan kepmendagri no. 178 thn 1996 ttg percontohan otonomi daerah pada kabupaten/kota TK II Detail
Keputusan Menteri 69 1996 penilaian dan pemberian penghargaan tataloka nagaratama Detail
Keputusan Menteri 91 1996 pedoman pengajaran pelatihan pengasuhan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri Detail
Keputusan Menteri 88 1996 bantuan terhadap anak kurang mampu anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Detail
Keputusan Menteri 118 1996 rumah sakit haji indonesia menteri agama mendagri dan menteri kesehatan Detail
Keputusan Menteri 119 1996 pembentukan tim studi mengenai pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah Detail
Keputusan Menteri 152 1996 pengangkatan kedudukan hak kewajiban kepangkatan dan pemberhentian praja sekolah tinggi pemerintah dalam negeri Detail
Keputusan Menteri 156 1996 subsidi pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri menteri dalam negeri, menteri pendidikan & Kebudayaan dan menteri keuangan Detail
Keputusan Menteri 165 1996 subsidi biaya operasional rumah sakit daerah Detail
Keputusan Menteri 179A 1996 tatacara pemberian tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri sipil dan anggota ABRI yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum