Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 108 1982 pembentukan team pembina oragnisasi dan taat kerja dinas daerah lingkup pertanian Detail
Keputusan Menteri 266 1982 besarnya pungutan biaya dalam rangka pemebrian sertifikat hak atas tanah bagi golongan mampu yang menjadi obyek proyek operasi nasional agraria Detail
Keputusan Menteri 267 1982 pendelegasian wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkungan depdagri Detail
Keputusan Menteri 268 1982 pokok pokok kebijaksanaan penertiban / pemanfaatan tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai oleh perusahaan perusahaan Detail
Keputusan Menteri 275 1982 pedoman kerjasama pembangunan antar daerah Detail
Keputusan Menteri 13 1981 pembentukan team pembahas RUU ttg pertahanan negara dan RUU rakyat terlatih sebagai kekuatan bela negara Detail
Keputusan Menteri 30 1981 pembentukan team pembina lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) dan team penggerak kesejahteraan keluarga (PPK) Detail
Keputusan Menteri 44 1981 panitia perumus rancangan KEPRES RI ttg ketentraman dan ketertiban di daerah Detail
Keputusan Menteri 53 1981 pembentukan panitia pertimbangan pusat Detail
Keputusan Menteri 75 1981 tata cara pelaksanaan dan penata usahaan uang perangsang Detail
Keputusan Menteri 326 1981 pembentukan team untuk menyelesaikan persolan tanah tanah ex swapraja Detail
Keputusan Menteri 152 1980 keputusan bersama Menkeu Mendagri dan Gubernur BI ttg penyelesaian permohonan hak baru atas tanah bekas HGU dan HGB asal konversi hak hak barat yang dibebani hipotik dan kredit verban pada bank Detail
Keputusan Menteri 160 1980 pedoman standarisasi alat perlengkapan kearsipan Detail
Keputusan Menteri 167 1980 organisasi dan tata kerja badan koordinasi penanaman modal Detail
Keputusan Menteri 183 1980 skb mentan,mendagri, menperdag menkop ttg petunjuk pelaksanaan pengalihan kapal kapal perikanan bekas trawl Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum