Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 732/Kpts-II/1998 1998 Persyaratan dan Tata Cara pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Detail
Keputusan Menteri 68/Kpts-II/1997 1997 Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 569/Kpts-II/1995 ttg Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif Detail
Keputusan Menteri 719/Kpts-II/1998 1998 Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 338/Kpts-II/1998 1998 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1997 ttg sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 666/Kpts-II/1997 1997 Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Detail
Keputusan Menteri 435/Kpts-II/1997 1997 Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 335/Kpts-II/1997 1997 Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI) Detail
Keputusan Menteri 582/Kpts-II/1998 1998 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II Detail
Keputusan Menteri 512/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Rotan Detail
Keputusan Menteri 511/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Kayu Gergajian dan kayu Olahan Detail
Keputusan Menteri 510/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih Detail
Keputusan Menteri 227/Kpts-II/1998 1998 Tata Cara dan persyaratan Permohonan Ijin Pemanfaatan kayu Detail
Keputusan Menteri 643/Kpts-IV/1997 1997 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II ttg kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual Sebagian hasil Produksinya untuk Keperluan masyarakat Detail
Keputusan Menteri 316/Kpts-II/1997 1997 Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat Detail
Keputusan Menteri 93/Kpts-II/1998 1998 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 ttg tata cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh Perusahaan Patungan Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum