Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 226/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Pajak Semarang Detail
Keputusan Menteri 227/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus Detail
Keputusan Menteri 228/KMK.03/2004 2004 Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III Detail
Keputusan Menteri 301/KMK.06/2004 2004 Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran SUBSIDI Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2004 Detail
Keputusan Menteri 344/KMK.02/2004 2004 Penetapan Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Pada Saat Pendiriannya Detail
Keputusan Menteri 337/KMK.012/2003 2003 Sistem Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Detail
Keputusan Menteri 236/KMK.03/2003 2003 Perubahan Kedua Keputusan Menteri keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya Detail
Keputusan Menteri 382/KMK.03/2004 2004 Perubahan Kedua Keputusan Menteri keuangan Nomor 58/KMK.03/2001 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak Detail
Keputusan Menteri 386/KMK.04/2004 2004 Pekerjaan sub Kontrak Dari daerah Pabean Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat Detail
Keputusan Menteri 451/KMK.04/2004 2004 Perubahan Atas Kepmen No. 28/KM.1/2004 tentang Pengaturan Kembali Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak Detail
Keputusan Menteri 533/KMK.04/2000 2000 Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Penyapaian Surat Pemberitahuan Tahunan Detail
Keputusan Menteri 534/KMK.04/2000 2000 Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atas dokumen yang harus dilampirkan Detail
Keputusan Menteri 535/KMK.04/2000 2000 Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan Detail
Keputusan Menteri 536/KMK.04/2000 2000 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Detail
Keputusan Menteri 537/KMK.04/2000 2000 Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalan Jangka Waktu Yang Ditentukan Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum