Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 542 2000 Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Detail
Keputusan Menteri 543 2000 Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan atau Pencarian Wajib Pajak Detail
Keputusan Menteri 544 2000 Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Detail
Keputusan Menteri 545 2000 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Detail
Keputusan Menteri 565 2000 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Detail
Keputusan Menteri 576 2000 Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Detail
Keputusan Menteri 520 2000 Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan Detail
Keputusan Menteri 521 2000 Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Detail
Keputusan Menteri 171/KMK.03/2001 2001 Besarnya Biaya Penagihan Pajak Negara Untuk Pemberitahuan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Detail
Keputusan Menteri 85/KMK.03/2002 2002 Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Detail
Keputusan Menteri 539/KMK.03/2002 2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 565/04/2000 tentang Tata Penghapusan Piutang Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Detail
Keputusan Menteri 181/KMK.04/1999 1999 Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Keputusan Menteri 362/KMK.04/1999 1999 Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Detail
Keputusan Menteri 180/KMK.04/1999 1999 Saat Terutang Pajak Pertumbuhan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan Detail
Keputusan Menteri M.01-PR.08.01 1996 Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum