Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 11 2001 Penyesuaian Dari Jabatan Fungsional Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ke Jabatan Fungsional Auditor Detail
Keputusan Menteri 24 2001 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.36 Th.1998 Tentang Penelitian Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Detail
Keputusan Menteri 2 1996 Persetujuan Penghapusan Blanko Sertifikat Tanah Lama Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan Detail
Keputusan Menteri 3 1996 Kelompok Kerja Tetap Penanganan Masalah Agraria Detail
Keputusan Menteri 4 1996 Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari Detail
Keputusan Menteri 5 1996 Peserta Rapat kerja Kantor Menteri Negara Agraria/BPN Detail
Keputusan Menteri 6 1996 Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan BPN Detail
Keputusan Menteri 7 1996 Persetujuan Penghapusan Blanko Sertifikat Tanah Lama Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung Detail
Keputusan Menteri 8 1996 Struktur Organisasi Dan Mekanisme Kerja Proyek Administrasi Pertanahan Detail
Keputusan Menteri 9 1996 Perubahan Yang Pertama Keputusan KBPN No.2 Th.1989 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS Di Lingkungan BPN Detail
Keputusan Menteri 10 1996 Penunjukan Kader Penggerak Disiplin Di Lingkungan BPN Tahun 1996 Detail
Keputusan Menteri 97-XI 1996 Penunjukan Lokasi-Lokasi Kecamatan Di Beberapa Propinsi Sebagai Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan Melalui Proda Dan Prona Swadaya Detail
Keputusan Menteri 12 1996 Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Rapat Konsultasi Teknis Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia Detail
Keputusan Menteri 7-XVIII 1997 Standar Spesifikasi Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Sistem Komputer Dan Sistem Komunikasi Data Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria Dan BPN Detail
Keputusan Menteri 1 1997 Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kotamadya Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum