Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 28 1990 kartu induk aparat pemerintah desa / kelurahan Detail
Keputusan Menteri 29 1990 pemakaian logo dan tanda pengenal keanggotaan lembaga musaywarah desa Detail
Keputusan Menteri 36 1990 pembentukan pasal point monitoring data ketenagakerjaan sektoral depdagri Detail
Keputusan Menteri 37 1990 sistem dan prosedur perpajakan retribusi daerah & pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB di 100 kabupaten Dt II Detail
Keputusan Menteri 45 1990 dewan kepangkatan depdagri Detail
Keputusan Menteri 48 1990 perubahan pasal 7 ayat 2 lampiran kepmendagri no. 404/1977 ttg pedoman penyusunan perda TK II ttg kartu keluarga kartu tanda penduduk & perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk Detail
Keputusan Menteri 49 1990 pedoman penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian daerah TK I dan daerah TK II kepada pemerintah desa Detail
Keputusan Menteri 50 1990 pemberian sumbangan dan bantuan serta pemebrian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kepeda pemerintah desa Detail
Keputusan Menteri 54 1990 penghentian pungutan pemerintah daerah atas retribusi karantina hewan dan ikan Detail
Keputusan Menteri 65 1990 rencana induk pendidikan akademi pemerintahan dalam negeri Detail
Keputusan Menteri 66 1990 kurikulum akademi pemerintahan dalam negeri Detail
Keputusan Menteri 67 1990 pedoman pengajaran, pelatihan & pengasuhan akademi pemerintahan dalam negeri Detail
Keputusan Menteri 81 1990 pendelegasian wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS (pegawai negeri sipil) dalam lingkungan depdagri Detail
Keputusan Menteri 96 1990 kelompok kerja perumus pembentukan badan usaha milik daerah di bidang perumahan Detail
Keputusan Menteri 98 1990 pedoman penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian DT I dan DT II serta pemberina sumbangan / bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak danretribusi daerah kepada pemerintah kelurahan Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum