Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Presiden 137 2000 Pencabutan KEPRES No. 56 thn 1998 ttg Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta (N) Detail
Keputusan Presiden 139 2000 Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi Wilayah RI (N) Detail
Keputusan Presiden 143 2000 Perubahan atas KEPRES 177 thn 1999 ttg Komite Kebijakan Sektor Keuangan(N) Detail
Keputusan Presiden 147 2000 Perpanjangan batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yg menduduki Jabatan Pustakawan(N) Detail
Keputusan Presiden 149 2000 Pencabutan KEPRES No. 7 thn 1990 ttg pajak Penghasilan yg terutang oleh Perusahaan Luar Negeri atas Pembayaran Royalti Sehubungan dgn Penggunaan jasa Teknik , Jasa Manajemen dan Lisensi oleh PT IPTN, PINDAD, PAL(N) Detail
Keputusan Presiden 150 2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (N) Detail
Keputusan Presiden 152 2000 Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (N) Detail
Keputusan Presiden 153 2000 Pendirian Universitas Negeri Papua (N) Detail
Keputusan Presiden 157 2000 Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU no. 22 thn 1999 ttg Pemerintah Daerah dan UU No. 25 thn 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (N) Detail
Keputusan Presiden 158 2000 Tunjangan Jabatan Fungsional jaksa (N) Detail
Keputusan Presiden 159 2000 Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (N) Detail
Keputusan Presiden 181 2000 Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota thn Anggaran 2001 Detail
Keputusan Presiden 180 2000 Penunjukan Badan-badan tertentu dan bendaharawan utk memungut dan menyetor pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Detail
Keputusan Presiden 151 2000 Perubahan Atas KEPRES no. 49 thn 2000 ttg Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dgn KEPRES No. 84 thn 2000 Detail
Keputusan Presiden 135 2000 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum