Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Wali Kota 657/1979 1979 Rekomendasi Perizinan Pentas dan Registrasi Organisasi Kesehatan Detail
Keputusan Wali Kota 1286/1979 1979 Pembentukan Badan Pembina Taman Kanak-kanak Al-Fitroh Kotamadya DT. II Bandung. Detail
Keputusan Wali Kota 1407/1979 1979 Penetapan Pekerjaan Tambahan (Meerderwerk) Pembangunan Proyek Inpres No. 7 Tahun 1967/1977 (Proyek Inpres Pasar). Detail
Keputusan Wali Kota 2124/1979 1979 Pedoman Dasar Gelanggang Teruna Kotamadya DT. II Bandung Detail
Keputusan Wali Kota 2188/1979 1979 Pergeseran APBD Tahun 1978/1979 Detail
Keputusan Wali Kota 3582/1979 1979 Penyelenggaraan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil/Daerah. Detail
Keputusan Wali Kota 5272/1979 1979 Penunjukan Dinas Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Pungutan Daerah. Detail
Keputusan Wali Kota 5452/1979 1979 Susunan Organisasi Tata Kerja dan Hubungan Kerja Penyelenggara Penataran Tingkat Kotamadya dan Penunjukan Personalia Detail
Keputusan Wali Kota 5455/1979 1979 Penunjukan Personalia Penyelenggara Tingkat Kotamadya DT. II Bandung. Detail
Keputusan Wali Kota 5580/1979 1979 Pembentukan Team Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung. Detail
Keputusan Wali Kota 6260/1979 1979 Pembentukan Team Perencanaan Proyek Inpres Pasar Tahun 1977/1978. Detail
Keputusan Wali Kota 6753/1979 1979 Pembentukan Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Penambahan Lokal STM Angkasa Lanuma Husen Sastranegara Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh, Bandung. Detail
Keputusan Wali Kota 8965/1979 1979 Pendaftaran Penduduk Warganegara Indonesia Keturunan Asing Detail
Keputusan Wali Kota 9120/1979 1979 Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung Detail
Keputusan Wali Kota 9125/1979 1979 Pelaksanaan Pungutan Tarip dan Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, kebersihan dan Kesehatan Umum. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum