Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Presiden 19 1978 Mengesahkan "International Convention on Establishment of International Fun for Oil Pollution Damage", sebagai hasil sidang Inter-Government Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels, pada tanggal 18 Desember 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Detail
Keputusan Presiden 20 1978 Mengesahkan "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, pada Tanggal 7 Juli 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini . Detail
Keputusan Presiden 23 1978 Mengesahkan "Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in the Peaceful Uses Atomic Energy", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Ramania yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Detail
Keputusan Presiden 24 1978 Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman", yang telah ditandatangani di New Delhi, pada tanggal 22 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Detail
Keputusan Presiden 84 2002 Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor. Detail
Keputusan Presiden 53 2002 Pemberian Amnesti Atas Nama Sdr. Drs. Jauhar bin Saleh dan Sdr. Drs. M. Amir Amsar. Detail
Keputusan Presiden 21 2002 Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002. (LN) Detail
Keputusan Presiden 42 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Detail
Keputusan Presiden 9 2002 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. (N) Detail
Keputusan Presiden 27 2002 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Detail
Keputusan Presiden 90 2002 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Detail
Keputusan Presiden 13 2002 Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. (LN) Detail
Keputusan Presiden 30 2002 Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjar Baru. Detail
Keputusan Presiden 35 2002 Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang. Detail
Keputusan Presiden 74 2002 Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta, Kejaksaan Negeri Tua Pejat. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum