Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Presiden 4 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, KABUPATEN BOJONEGORO, DAN KOTA TOMOHON Detail
Keputusan Presiden 5 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH Detail
Keputusan Presiden 6 2014 Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke Detail
Keputusan Presiden 11 2014 Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, Dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan Detail
Keputusan Presiden 12 2014 Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/pres.kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967 Detail
Keputusan Presiden 13 2014 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Goverment Partnership Detail
Keputusan Presiden 14 2014 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional Detail
Keputusan Presiden 15 2014 Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014 Detail
Keputusan Presiden 16 2014 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG Detail
Keputusan Presiden 3 2014 HARI IKAN NASIONAL Detail
Keputusan Presiden 17 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Detail
Keputusan Presiden 19 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014 Detail
Keputusan Presiden 20 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014 Detail
Keputusan Presiden 21 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN Detail
Keputusan Presiden 22 2014 PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum