Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri PER-07/MEN/III/2006 2006 Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA). Detail
Peraturan Menteri PER-17/MEN/VIII/2005/2005 2005 Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Detail
Peraturan Menteri PER-17/MEN/VII/2005 2005 Waktu Kerja Dan Istiharat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu Detail
Peraturan Menteri PER-11/MEN/VI/2005 2005 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja Detail
Peraturan Menteri PER-10/MEN/V/2005 2005 Pengangkatan dan Pemberhentian Konailitor Serta Tata Kerja Konsiliasi Detail
Peraturan Menteri PER-21/MEN/X/2005 2005 Penyelenggaraan Program Pemagangan Detail
Peraturan Menteri PER-02/MEN/I/2005 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian, dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial. Detail
Peraturan Menteri PER-03/MEN/I/2005 2005 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Detail
Peraturan Menteri PER-02/MEN/XII/2005 2005 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Detail
Peraturan Menteri 1 2005 Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI. Detail
Peraturan Menteri 05/PMK.02/2006/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perkiraan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 05/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perkiraan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 11/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumidan Gas Alam Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 14/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 45/PMK.02/2006 2006 Pedoman Pelaksanaan Dan Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum