Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 45 2009 STANDAR KOMPETENSI PENGASUHINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 46 2009 PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 49 2009 PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOKPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 50 2009 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Detail
Peraturan Menteri 52 2009 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009 Detail
Peraturan Menteri 54 2009 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 56 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN DARIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA Detail
Peraturan Menteri 68 2009 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 73 2009 TATACARA PELAKSANAAN EVALUASIKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 77 2009 BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH Detail
Peraturan Menteri 2 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN Detail
Peraturan Menteri 3 2010 NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 5 2010 BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH Detail
Peraturan Menteri 6 2010 BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN MAGELANGPROVINSI JAWA TENGAH Detail
Peraturan Menteri 7 2010 BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum