Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 16 2005 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 Detail
Peraturan Menteri 17 2005 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Tahun 2005 Detail
Peraturan Menteri 18 2005 Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Detail
Peraturan Menteri 19 2005 Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Detail
Peraturan Menteri 20 2005 Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Detail
Peraturan Menteri 21 2005 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Detail
Peraturan Menteri 24 2005 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Dan Nomor 155A Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah Detail
Peraturan Menteri 25 2005 Penetuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Detail
Peraturan Menteri 26 2005 Pedoman Prosedur Tetap Opersional Satuan Polisi Pamong Praja Detail
Peraturan Menteri 1 1979 kedudukan bank pembangunan daerah yang melaksanakan fungsi kas daerah Detail
Peraturan Menteri 3 1979 ketentuan ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak hak barat Detail
Peraturan Menteri 4 1979 pelaksanaan pengelolaan barang pemerintah daerah Detail
Peraturan Menteri 6 1979 pedoman penetapan uang administrasi dan biaya pendaftaran tanah dalam rangka pembinaan hak pakai atas tanah negera untuk instansi instansi pemerintah Detail
Peraturan Menteri 1 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan Detail
Peraturan Menteri 2 1999 Izin Lokasi Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum