Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 10 2011 PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUKSEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN ALAMAT Detail
Peraturan Menteri 11 2011 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH,DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Detail
Peraturan Menteri 24 2010 ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAHBAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKILWALIKOTA Detail
Peraturan Menteri 32 2010 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Detail
Peraturan Menteri 40 2010 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAHDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 41 2010 ORGANISASI DAN TATA KERJAKEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 59 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGANDANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 61 2010 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DANKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 60 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 62 2010 BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MADIUN DANBATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Detail
Peraturan Menteri 42 2010 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANPROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Detail
Peraturan Menteri 44 2010 KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATDALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Detail
Peraturan Menteri 45 2010 BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Detail
Peraturan Menteri 46 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010 Detail
Peraturan Menteri 47 2010 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAHDAN ANGKA KREDITNYA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum