Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 22 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Detail
Peraturan Menteri 23 2011 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAANBERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 24 2011 PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNURSEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Detail
Peraturan Menteri 25 2011 PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANSISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Detail
Peraturan Menteri 26 2011 URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANGDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 27 2011 JABATAN FUNGSIONAL UMUMDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 28 2011 PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGADALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKANTERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Detail
Peraturan Menteri 29 2011 PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKAREVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Detail
Peraturan Menteri 30 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 31 2011 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 32 2011 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Detail
Peraturan Menteri 33 2011 PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 35 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 34 2011 PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 45 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum