Peraturan Menteri |
36 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
37 |
2011 |
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
38 |
2011 |
PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
39 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI |
Detail |
Peraturan Menteri |
40 |
2011 |
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Detail |
Peraturan Menteri |
42 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANKEMENTERIAN DALAM NEGERI |
Detail |
Peraturan Menteri |
43 |
2011 |
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
44 |
2011 |
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA |
Detail |
Peraturan Menteri |
46 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 |
Detail |
Peraturan Menteri |
47 |
2011 |
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 |
Detail |
Peraturan Menteri |
49 |
2011 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR |
Detail |
Peraturan Menteri |
50 |
2011 |
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTORDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
Detail |
Peraturan Menteri |
53 |
2011 |
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
54 |
2011 |
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Detail |
Peraturan Menteri |
55 |
2011 |
PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDI DAERAH OTONOM BARU |
Detail |