Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 26 2012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALONDAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 27 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANGGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Detail
Peraturan Menteri 28 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 13 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN Detail
Peraturan Menteri 29 2012 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 32 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Detail
Peraturan Menteri 31 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Detail
Peraturan Menteri 30 2012 PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA Detail
Peraturan Menteri 33 2012 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 34 2012 PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Detail
Peraturan Menteri 35 2012 ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 37 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Detail
Peraturan Menteri 39 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANGBERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Detail
Peraturan Menteri 38 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Detail
Peraturan Menteri 42 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAN KABUPATEN BOMBANAPROVINSI SULAWESI TENGGARA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum