Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 56 2012 BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT Detail
Peraturan Menteri 57 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Detail
Peraturan Menteri 58 2012 BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT Detail
Peraturan Menteri 59 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2011TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 Detail
Peraturan Menteri 60 2012 PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA Detail
Peraturan Menteri 61 2012 PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERISEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA Detail
Peraturan Menteri 62 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATAWILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Detail
Peraturan Menteri 64 2012 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DANPEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 63 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 65 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PELAKSANAANPELAYANAN e-KTP SECARA MASSAL Detail
Peraturan Menteri 66 2012 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGASDAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNURSEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Detail
Peraturan Menteri 67 2012 PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISDALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASIRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 68 2011 Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Detail
Peraturan Menteri 68 2012 TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Detail
Peraturan Menteri 69 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum