Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri PER-11/MEN/VI/2005 2005 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja Detail
Peraturan Menteri PER-10/MEN/V/2005 2005 Pengangkatan dan Pemberhentian Konailitor Serta Tata Kerja Konsiliasi Detail
Peraturan Menteri PER-21/MEN/X/2005 2005 Penyelenggaraan Program Pemagangan Detail
Peraturan Menteri PER-02/MEN/I/2005 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian, dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial. Detail
Peraturan Menteri PER-03/MEN/I/2005 2005 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Detail
Peraturan Menteri PER-02/MEN/XII/2005 2005 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Detail
Peraturan Menteri 1 2005 Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI. Detail
Peraturan Menteri 05/PMK.02/2006/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perkiraan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 05/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Dan Perkiraan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 11/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumidan Gas Alam Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 14/PMK.02/2006 2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Detail
Peraturan Menteri 45/PMK.02/2006 2006 Pedoman Pelaksanaan Dan Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah. Detail
Peraturan Menteri 46/PMK.02/2006 2006 Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Detail
Peraturan Menteri 71/PMK.06/2006/2006 2006 Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Propinsi Jawa Tengah Detail
Peraturan Menteri 72/PMK.02/2006/2006 2006 Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD, Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2007 Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum