Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 9 2014 PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 8 2014 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 2 2014 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 3 2014 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Detail
Peraturan Menteri 10 2014 TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH Detail
Peraturan Menteri 11 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Detail
Peraturan Menteri 3 2014 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Detail
Peraturan Menteri 5 2014 TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN Detail
Peraturan Menteri 6 2014 PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU Detail
Peraturan Menteri 2 2014 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 Detail
Peraturan Menteri 12 2014 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 13 2014 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Detail
Peraturan Menteri 7 2013 PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF Detail
Peraturan Menteri 3 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Detail
Peraturan Menteri 15 2014 PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum