Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 7 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Detail
Peraturan Menteri 3 2013 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Detail
Peraturan Menteri 24 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 10 2013 IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI Detail
Peraturan Menteri 12 2013 POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Detail
Peraturan Menteri 25 2013 BATAS DAERAHPROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI Detail
Peraturan Menteri 26 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. Detail
Peraturan Menteri 27 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Detail
Peraturan Menteri 28 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERITAHUN ANGGARAN 2013 Detail
Peraturan Menteri 29 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Detail
Peraturan Menteri 30 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Detail
Peraturan Menteri 31 2013 BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI Detail
Peraturan Menteri 32 2013 BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI Detail
Peraturan Menteri 34 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Detail
Peraturan Menteri 35 2013 TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum