Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 79/PMK.05/2016 2016 TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 80/PMK.05/2016 2016 Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta, 2016 Detail
Peraturan Menteri 81/PMK.05/2016 2016 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARATINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 82/PMK.02/2016 2016 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL Detail
Peraturan Menteri 83/PMK.06/2016 2016 TATA CARA PELAKSANAANPEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Detail
Peraturan Menteri 84/PMK.06/2016 2016 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANGANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI Detail
Peraturan Menteri 85/PMK.010/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANG KA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) Detail
Peraturan Menteri 86/PMK.04/2016 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR Detail
Peraturan Menteri 87/PMK.06/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARAPELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA Detail
Peraturan Menteri 89/PMK.05/2016 2016 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANGUNTUK KEGIATAN PEMI:.,IHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Detail
Peraturan Menteri 90/PMK.06/2016 2016 PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULISTANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET Detail
Peraturan Menteri PM.11 2016 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal Detail
Peraturan Menteri PM.24 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Detail
Peraturan Menteri PM.32 2016 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Detail
Peraturan Menteri PM.37 2016 Tarif Angkutan Penyebrangan Lintas Antarprovinsi Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum