Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 112 / PMK.07 / 20 1 7 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Detail
Peraturan Menteri PM 32 2017 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA Detail
Peraturan Menteri PM 33 2017 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT Detail
Peraturan Menteri PM 34 2017 TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA Detail
Peraturan Menteri PM 35 2017 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA Detail
Peraturan Menteri PM 36 2017 PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 37 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 38 2017 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 39 2017 PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL Detail
Peraturan Menteri PM 40 2017 PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN Detail
Peraturan Menteri PM 41 2017 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJUNGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri 61 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOLPROVINSI SULAWESI TENGAH Detail
Peraturan Menteri 62 2017 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Detail
Peraturan Menteri 11/PRT/M/2017 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DANTUGAS PEMBANTUAN Detail
Peraturan Menteri 6 2017 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum