Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 63 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATENPROVINSI JAWA TENGAH Detail
Peraturan Menteri 21 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI Detail
Peraturan Menteri 68 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGANKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA Detail
Peraturan Menteri 117/PMK.07/2017 2017 BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIFPINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Detail
Peraturan Menteri 118 /PMK.06/2017 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA Detail
Peraturan Menteri 119/PMK.07/2017 2017 PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH Detail
Peraturan Menteri 120/PMK.04/2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANN OMOR 47 / PMK.04/ 2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DANPENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKANS EBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DANPEMBEBASAN CUKAI Detail
Peraturan Menteri 121/PMK.07/2017 2017 TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKANPINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGANDANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL Detail
Peraturan Menteri 38/PRT/M/2015 2015 BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUMUNTUK PERUMAHAN UMUM Detail
Peraturan Menteri PM 44 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 42 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) Detail
Peraturan Menteri PM 43 2017 PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 45 2017 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 47 2017 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH Detail
Peraturan Menteri PM 48 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMUNICATION SERVICE PROVIDERS) Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum