Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 29/M-IND/PER/7/2017 2017 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.04/2017 TENTANG Detail
Peraturan Menteri 30/M-IND/PER/7/2017 2017 JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Detail
Peraturan Menteri 31/M-IND/PER/8/2017 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. Detail
Peraturan Menteri 32/M-IND/PER/8/2017 2017 PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Detail
Peraturan Menteri PM 64 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATANPENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 {CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONSPART 141) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASl UNTUKSEKOLAH PENERBANG (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTFOR PILOTSCHOOL) Detail
Peraturan Menteri PM 65 2017 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC RULES) Detail
Peraturan Menteri PM 66 2017 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang Detail
Peraturan Menteri PM 67 2017 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (EXEMPTION) Detail
Peraturan Menteri PM 68 2017 PROGRAM PELATIHAN BAGI PERSONEL TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 69 2017 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN Detail
Peraturan Menteri PM 70 2017 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 71 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) Detail
Peraturan Menteri PM 72 2017 JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN Detail
Peraturan Menteri PM 74 2017 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CTVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830)TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL Detail
Peraturan Menteri 14 2017 IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum