Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 89 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGODENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR Detail
Peraturan Menteri 90 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGODENGAN KABUPATEN NGANJUKDAN KABUPATEN NGANJUK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNGPROVINSI JAWA TIMUR Detail
Peraturan Menteri 91 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANGDENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Detail
Peraturan Menteri 92 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITANPROVINSI JAWA TIMUR Detail
Peraturan Menteri 93 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA Detail
Peraturan Menteri 94 2016 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DANBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Detail
Peraturan Menteri 95 2016 PERANGKAT DAERAH ACEH Detail
Peraturan Menteri 96 2016 PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 97 2016 PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Detail
Peraturan Menteri 99 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Detail
Peraturan Menteri 100 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Detail
Peraturan Menteri 101 2016 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017 Detail
Peraturan Menteri 102 2016 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIKDANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Detail
Peraturan Menteri 28 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATANFUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA Detail
Peraturan Menteri 29 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASINOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DANANGKA KREDITNYA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum