Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 103 2016 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017 Detail
Peraturan Menteri 104 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Detail
Peraturan Menteri 105 2016 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAHDAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 106 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 107 2016 HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF, FUNGSI PENGAWAS DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 109 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Detail
Peraturan Menteri 110 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Detail
Peraturan Menteri 111 2016 BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRODAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METROPROVINSI LAMPUNG Detail
Peraturan Menteri 112 2016 KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIANLAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 22 2016 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA Detail
Peraturan Menteri 21 2016 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMANNOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA Detail
Peraturan Menteri 20 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATANOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATANDEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA Detail
Peraturan Menteri 19 2016 PEMBERLAKUAN WAJIBSERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA Detail
Peraturan Menteri 18 2016 Pendaftaran Usaha Pariwisata Detail
Peraturan Menteri 17 2016 STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum