Peraturan Pemerintah |
39 |
1996 |
Pembentukan 16 (Enam Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
38 |
1996 |
Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Barau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
37 |
1996 |
Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun 1995/1996 ke Tahun Anggaran 1996/1997. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
36 |
1996 |
Perugahan Atas Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang no. 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1996. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
35 |
1996 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
33 |
1996 |
Tempat Penimbunan Berikat. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
34 |
1996 |
Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
31 |
1996 |
Pembentukan Kota Administratif Sorong. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
32 |
1996 |
Tenaga Kesehatan. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
30 |
1996 |
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
29 |
1996 |
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
28 |
1996 |
Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
24 |
1996 |
Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
25 |
1996 |
Izin Pengusaha Barang Kena Cukai. |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
26 |
1996 |
Obligasi Perusahaan UMUM (PERUM) Pegadaian. |
Detail |